BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Periodesasi sejarah dimulai dari suatu
era yang secara historis telah memberikan suatu perubahan dalam kehidupan
masyarakat dari cara pandang irasional atau historis kearah rasional atau
historis dalam kehidupan bernegara. Dengan dapatlah dipahami bahwa sejarah
indonesia pada jaman jepang menitikberatkan kepada permasalahan yang
berhubungan atau tumbuhnya kesadaran manusia indonesia untuk membebaskan diri dari
mitos determinisme sejarah yang akhirnya mendorong kreativitas dan pandangan
baik terhadap realitas. Era ini terjadi sejak jepang menduduki indonesia.
Kekalahan kolonial Belanda tahun 1942
dari Jepang merupakan suatu periode tersendiri sebagai pemisah dalam sejarah
indonesia modern, karena masa pendudukan lapisan masyarakat secara progresif
dan diikuti oleh tindak lanjut melalui perjuangan untuk merealisasikannya.
Secara historis periodesasi sejarah indonesia kontemporer dimulai sejak jaman
pendudukan jepan sampai masa kini (orde baru).
Pada masa pendudukan jepang indonesia sangat singkat
dimulai tahun 1942 berakhir 1945. Ternyata pengaruh pendudukan jepang bagi
bangsa indonesia sangat besar.
Masa
pendudukan jepang yang singkat ini, merupakan masa traumatik yang sangat
berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat indonesia sehingga
mendorong golongan tua maupun muda berprakarsa untuk memproklamasikan
kemerdekaan indonesia secara cepat.
isi
pokok materi mencakup bentuk-bentuk pergerakan Nasional pada masa pendudukan
Jepang dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan pengaruh pedudukan
jepang di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia.
Meskipun
jepang menguasai indonesia tiga setengah tahun lamanya, namun rakyat indonesia
telah mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang amat menyedihkan dan
menyakitkan. Terutama perlakuan jepang terhadap rakyat indonesia sangat kejam,
namun semua itu tidaklah mematahkan semangat para tokoh pergerakan nasional
untuk memperjuangkan kemerdekaan demi terbebasnya dari belenggu penjajah.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1
Bagaimana masuknya Jepang ke wilayah Indonesia?
1.2.2
Bagaimana Masa Penjajahan Jepang Di Indonesia?
1.2.3
Apakah Organisasi - organisasi Politik (Sipil)
Bentukan Jepang?
1.2.4
Apa saja Organisasi - organisasi Militer Bentukan
Jepang ?
1.2.5
Bagaimana sikap tokoh –tokoh Nasionalis
Indonesia terhadap Jepang?
1.2.6
Bagaimana perlawanan Rakyat Indonesia
terhadap Jepang ?
1.2.7
Bagaimana dampak Pendudukan
Jepang Bagi Bangsa Indonesia?
1.2.8
Apa saja dampak positif dan negatif
pendudukan Jepang di Indonesia ?
1.2.9
Bagaimana Akhir
Kekuasaan Jepang di Indonesia
1.3 Tujuan
1.3.1
Untuk mengetahui. masuknya
Jepang ke wilayah Indonesia
1.3.2
Untuk mengetahui Masa Penjajahan Jepang Di Indonesia
1.3.3
Untuk mengetahui Organisasi - organisasi Politik (Sipil) Bentukan Jepang
1.3.4
Untuk mengetahui Organisasi -
organisasi Militer Bentukan Jepang
1.3.5
Untuk mengetahui sikap tokoh –tokoh
Nasionalis Indonesia terhadap Jepang
1.3.6
Untuk mengetahui perlawanan Rakyat
Indonesia terhadap Jepang
1.3.7
Untuk mengetahui dampak Pendudukan Jepang Bagi Bangsa Indonesia
1.3.8
Untuk mengetahui dampak positif dan
negatif pendudukan Jepang di Indonesia ?
1.3.9
Untuk mengetahui Akhir Kekuasaan Jepang di Indonesia
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Masuknya Jepang ke wilayah Indonesia
Gerakan invansi Jepang di Indonesia
dimulai dengan menguasai daerah-daerah strategis. Pada 11 Januari 1942, Jepang
mendarat untuk pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Pendaratan
selanjutnya di Balikpapan, Samarinda, Palembang, Pontianak, Banjarmasin,
Makasar, Minahasa, Bali, dan Ambon. Dari daerah-daerah ini Jepang mengepung
pusat kekuatan Belanda di Jawa.
Gerakan pasukan Jepang ini diikuti dengan upaya propaganda yang kemudian
dikenal dengan sebutan 3A (Nipon Cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, pemimpin
Asia). Dengan propaganda seperti ini, Jepang berhasil menarik simpati
masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang mengusir belanda yang telah berkuasa
tiga abad lamanya.
Dalam waktu yang singkat, Jepang berhasil menguasai daerah-daerah strategis
diluar Jawa dan kemudian mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan
untuk merebut Batavia (Jakarta) dan Bandung.
Belanda akhirnya tidak kuasa untuk mempertahnkan Indonesia dan menyerah
pada tanggal 7 Maret 1942. Penyerahan kekuasaan dilakukan oleh Gubernur Jendral
Ter Poorten kepada Letnan Jendral Hitoshi Imamura di Kalijati. Penyerahan tanpa
syarat ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak saat
itu, Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang.
2.2 Masa Penjajahan Jepang Di Indonesia
a.
Pembagian Wilayah Militer
Pemerintahan militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administrative
Indonesia atas tiga daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan
Darat (Rikugun) Dan Angkatan Laut (Kaigun). Ketiga daerah tersebut adalah:
·
Daerah Jawa
Dan Madura dengan pusatnya di Batavia berada dibawah kendali Angkatan Darat
Jepang (Tentara Keenambelas)
·
Daerah
Sumatra Dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Di Singapura yang berada
dibawah kendali Angkatan Darat Jepang (Tentara Keduapuluh Lima).
·
Daerah
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua yang berada dibawah kendali
Angkatan Laut Jepang (Armada Selatan Kedua)
Ketiga
wilayah militer Jepang di Indonesia ini berada di bawah komando panglima besar
tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon,
Vietnam.
Selain
membagi Indonesia atas tiga wilayah militer, Jepang juga melakukan beberapa
langkah untuk memperkuat posisinya di Indonesia. Di antaranya, menyangkut
beberapa tokoh politik Indonesia. Dalam struktur pemerinthan Jepang di
Indonesia seperti Husein Djajadiningrat, Sutardjo Kartohadikoesoemo, R.M
Soerjo, Dan Prof. Soepomo. Pengngkatan ini dimaksudkan untuk menarik simpati
masyarakat Indonesia bagi kepentingan perang Jepang serta untuk membantu
kebutuhannya akan pegawai.
b. Susunan Pemerintahan Jepang
Susunan
pemerintahan Jepang adala:
·
Gunshiereikan (panglima tentara Jepang) dijabat oleh
hitoshi imamura
·
Gunseikan (kepala pemerintahan militer) dijabat oleh
seizaburo okasaki
·
Gunseinbu (koordinator pemerintahan militer setempat)
dijabat oleh semacam gubernur.
Pada setiap
gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer. Mereka mendapat tugas untuk
memulihkan ketertiban dan keamanan, menanam kekuasaan, dan membentuk
pemerintahan setempat.Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya
telah dikirimkan, tetapi kapalnya tenggelam karena diserang oleh Sekutu dengan
menggunakan terpedo. Oleh karena itu, dengan terpaksa diangkat pegawai-pegawai
bangsa Indonesia. Hal itu tentunya
menguntungkan pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang
pemerintahan.Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan pertemuan
dengan para anggota Dewan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk menciptakan
suasana kerjasama yang baik. Gubernur Jawa Barat, Kolonel Matsui, didampingi
oleh R. Pandu Suradiningrat sebagai wakil gubernur, sedangkan Atik Suardi
diangkat sebagai pembantu wakil gubernur.Pada tanggal 19 April 1942, diangkat
residen-residen berikut ini :
Ø R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat
di Banten (Serang)
Ø R.A.A Surjadjajanegara di Bogor
Ø R.A.A Wiranatakusuma di Priangan
(Bandung)
Ø Pangeran Ario Suriadi di Cirebon
Ø R.A.A Surjo
di Pekalongan
Ø R.A.A Sudjiman Martadiredja
Gandasubrata di Banyumas.
Di kota
Batavia, sebelum namanya diubah menjadi Jakarta, H. Dahlan Abdullah diangkat
sebagai kepala pemerintahan daerah kotapraja, sedangkan jabatan kepala polisi
diserahkan kepada Mas Sutandoko.Jepang juga mengeluarkan berbagai aturan. Dalam
undang-undang No. 4 ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh
dipasang pada hari-hari besardan hanya lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, yang
boleh diperdengarkan. Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus
menggunakan waktu (jam) Jepang. Mulai tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa
kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sumera. Tahun 1942,
kalender Masehi sama dengan tahun 2602 Sumera.
Demikian
juga setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hariraya
Tencosetsu¸ yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito. Pada bulan Agustus 1942
pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan pemerintahan. Hal itu tampak
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah
dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan syu dan tokubutsu syi.
Didepan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo, Perdana Menteri Tojo pada
tanggal 16 Juni 1943 memutuskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang memberikan
kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam
pemerintahan.
Selanjutnya,
pada tanggal 1 Agustus 1943 keluar pengumuman Saiko Syikikan tentang
garis-garis besar rencana mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam
pemerintahan negara. Pengikut sertaan bangsa Indonesia tersebut dimulai dengan
pengangkatan Prof.Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan
Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo
Kartohadikusumo dan R.M.T.A Surio masing-masing diangkat sebagai residen
(syucokan) di Jakarta dan Bojonegoro. Selanjutnya, pengangkatan 7 penasehat
bangsa Indonesia dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut
sanyo dan dipilih untuk lima macam departemen , yaitu berikut ini:
·
Ir. Soekarno
untuk Somubu (Departemen Urusan Umum)
·
Mr. Suwandi
dan dr. Abdul Rasyid untuk Naimubu-bunkyoku (Biro Pendidikan danKebudayaan
Departemen Dalam Negeri)
·
Prof. Dr.
Mr. Supomo untuk shihobu (Departemen Kehakiman)
·
Mochtar bin
Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu (Departemen Lalu Lintas)
·
Mr. Muh.
Yamin untuk Sendenbu (Departemen Propaganda)
Badan
Pertimbangan Pusat atau Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas
mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah tentang
politik dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh
pemerintahan militer.
2.3 Organisasi - organisasi Politik (Sipil)
Bentukan Jepang
a.
Gerakan Tiga A
Dengan nama
Gerakan Tiga A tersebut merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang,
yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon PemimpinAsia. Mr.
Samsuddin sebagai ketuanya. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja.
Pemerintaha pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak cukup
efektif dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada
bulan Desember 1942, telah direncanakan untuk membentuk organisasi baru.
Organisasi baru itu dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lebih
dikenal luas di kalangan rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut dikenal sebagai
tokoh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs.Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara,
dan K.H. Mas Mansur.
b. Poetera
Pada tanggal
1 Maret 1942, ia mengumumkan lahirnya gerakan baru yang bernama Poesat Tenaga
Rakyat yang disingkat Poetera. Tujuannya untuk membangun dan menghidupkan
segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imprelialisme Belanda. Bagi Jepang,
tujuan pembentukan Poetera adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat
Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Sebelas macam yang ahrus
dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan dasarnya. Diantaranya
yang terpenting adalah :
Tugas untuk
memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan
pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda
1.
Mengambil
bagian dalam mempertahankan Asia Raya
2.
Memperkuat
rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang
3.
Mengintensifkan
pelajaran-pelajaran bahasa Jepang serta
4.
Tugas dalam
bidang sosial-ekonomi
Pemimpin tertinggi Poetera adalah Ir. Soekarno, dibantu oleh Drs.
Moh.Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.
c. Jawa Hokokai
Tahun 1944, Panglima Tentara Keenam belas,
Jenderal Kumakici Harada, menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai
(Himpunan Kebaktian Jawa). Pimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang
langsung oleh Gunseikan. Kegiatan-kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan
dalam peraturan dasarnya adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan
segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga
kepada pemerintah Jepang
2. Memimpin
rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semanga persaudaraan
antar segala bangsa
3. Memperkokoh pembelaan
tanah air.
Anggota Jawa
Hokokai minimal berusia 14 tahun, bangsa Jepang atau bangsa Indonesia, dan
pegawai negeri atau kelompok profesi. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral
yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam Hokokai sesuai dengan bidang profesinya. Guru-guru
bergabung dalam wadah Kyoiku Hokokai (Kebaktian Para Pendidik) dan para dokter
bergabung dalam wadah Izi Hokokai (Kebaktian Para Dokter). Selain itu, Jawa
Hokokai juga mempunyai anggota-anggota istimewa yang terdiri atas Eujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Shidosho (Pusat
Kebudayaan), Boei Engokai (Tata Usaha
Pembantu Prajurit Peta dan Heiho) serta hokokai perusahaan.
Jepang juga membentuk beberapa
organisasi militer, seperti Keibodan (
barisan pebantu polisi), Seinendan (barisan
pemuda), Dab Bui Giyugun (organisasi
militer yang disebut tentar sukarela pembela tanah air atau PETA). Pembentukan
organisasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga perang guna
mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya. Jepang juga memperkenalkan
system baru yang disebut tonarigumi (rukun tetangga). Beberapa tonariguni ini
digabungkan dalam ku (desa atau bagian kota). Pembentukan system seperti ini
dimaksudkan untuk membangun pertahanan masyarakat secara gotong royong.
Selain memperkuat posisinya di Indonesia Jepang juga menguras kekayaan
Indonesia. Jepang membentuk badan tertentu yang berfungsi sebagai penyalur atau
pengumpul kekayaan Indonesia.badan-badan itu antara lain Jawa Hokokai dan
romukyoku.jawa hokokai bertugas untuk
mengumpulkan dana bagi keperluan perang melawan sekutu. Dana itu
dapat berupa beras, ternak, logam, kayu
jati dan segala perhiasan rakyat lainya melalui Romukyoku,. Jepang memeras
tenag bangsa Indonesia untuk dipekkerjakan pada proyek-poyek seperti jalan
raya, pelabuhan, dan lapangan udara.tenaga-tenaga kerja tersebut pada mulanya
disebut pegawai negeri, tetapi pada perkebangannya dikenal dengan nama romusha
yang artinya sedadu kerja. Jepang juga mengambil tenaga rakyat Indonesia untuk
dijadikan wanita penghibur (Jugun Lanfu)
walaupun tidak secara formal dibentuk sebagai sebuah organisasi.
2.4 Organisasi - organisasi Militer Bentukan
Jepang
a)
Pada tanggal
9 Maret 1943 didirikan gerakan Seinendan
(Barisan Pemuda). Pelantikannya dilakukan 29 April 1943, dengan anggota ±
3500 pemuda. Tujuannya untuk melatih dan mendidik para pemuda, agar mampu
menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Persyaratan untuk
menjadi Seinendan adalah: pemuda berusia 14 - 23 tahun.
b)
Pembentukan Barisan Pelajar (Gokutai) untuk pelajar
SD - SLTA
c)
Fujinkai (Barisan Wanita). Fujinkai
dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas para wanita berusia
15 tahun ke atas
d)
Pembentukan Barisan Pembantu Polisi (Keibodan),
dengan syarat yang lebih ringan dari Seinendan, usia yang diprioritaskan ± 23 -
25 tahun. Untuk Keibodan ini ada keharusan untuk setiap desa (Ku) yang memiliki
pemuda dengan usia tersebut dan berbadan sehat wajib menjadi Keibodan. Sistem
pengawasan Keibodan ini diserahkan pada Polisi Jepang. Ada beberapa istilah
Keibodan sesuai dengan wilayah atau daerahnya seperti di Sumatera disebut
dengan Bogodan sedangkan di daerah Angkatan Laut, khususnya di
Kalimantan disebut dengan Borneo Konon Hokokudan dengan jumlah pasukan ±
28.000 orang.
e)
Pembentukan Barisan Pembantu Prajurit Jepang (Heiho)
April 1943. Anggota Heiho adalah pemuda berusia ± 18 - 25 tahun, dengan
pendidikan terendah SD. Mereka akan ditempatkan langsung pada angkatan perang
Jepang (AL - AD). Walaupun berstatus pembantu prajurit tetapi mereka dilatih
untuk mampu menggunakan senjata dan mengoperasikan meriam-meriam pertahanan
udara. Bahkan saat perang semakin hebat mereka diikutsertakan bertempur ke
front di Solomon dan tempat lain. Disinilah para pemuda kita mendapat tempat
latihan militer yang sesungguhnya dengan kemampuan yang tinggi.
f)
Jibakutai (Barisan Berani Mati) Jibakutai
dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Barisan ini rupanya mendapatkan
inspirasi dari pilot Kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan
menabrakkan pesawatnya kepada kapal perang musuh.
g)
Pembentukan
Barisan Semi Militer khusus direkrut dari golongan Islam dengan nama : Hizbullah (Tentara Allah)
diantaranya tokoh Otto Iskandinata dan Dr. Buntaran Martoatmojo
h)
Pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA)
tanggal 3 Oktober 1943 dilakukan atas permohonan Gatot Mangkuprojo kepada
Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumakichi Harada tanggal 7 September 1943.
Melalui Osamu Seiri no. 44, Letjen Kumakici Harada kemudian mengatur
pembentukan PETA, dengan Tangerang sebagai pusat pelatihannya dan dipimpin oleh
Jenderal Yamagawa. Pembentukan PETA ini, Jepang bercermin dari Perancis saat
menguasai Maroko dengan memanfaatkan pemuda Maroko sebagai tentara Perancis.
i)
Beberapa
hari sesudah janji kemerdekaan (9 September 1944) dibentuk Benteng
Perjuangan Jawa (Jawa Sentotai) ini
merupakan badan perjuangan dalam Jawa Hokokai, bahkan organisasi lainpun
dibentuk seperti Barisan Pelopor ( Suisyintai) dipimpin langsung oleh
Ir. Soekarno, Sudiro, RP. Suroso, Otto Iskandardinata dan Dr. Buntaran
Martoatmojo.
2.5 Sikap tokoh –tokoh Nasionalis
Indonesia terhadap Jepang
Masuknya tentara Jepang ke Indonesia pada
bulan-bulan pertama, kedua, ketiga tahun 1942 kelihatannya mendapat sambutan yang
baik dari penduduk setempat. Tokoh- tokoh nasionalis Indonesia seperti Ir.
Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta bersedia melakukan kerja sama dengan pihak
Pemerintah Pendudukan Jepang, padahal sebelumnya pada masa pemerintah Hindia
–Belanda mereka bersikap nonkooperatif. Faktor-faktor yang menyebabkan
kesediaan bekerja sama itu adalah pertama kebangkitan bangsa-bangsa timur.
Faktor lain adalah ramalan joyoboyo yang hidup di kalangan rakyat. Juga ada
faktor diperkenalkannya pendidikan Barat kepada orang-orang pribumi yang
dibutuhkan pemerintah Hindia-Belanda pada masa jajahannya guna mengisi
kekurangan tenaga-tenaga terlatih dan terdidik. Faktor lain yang memengaruhi
adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Perjanjian perdamaian di
Portsmouth pada tahun 1905 telah membawa Jepang kepada suatu posisi yang
setingkat dengan negara-negara Barat. Orang timur memandang kemenangan Jepang
sebagai suatu kemenangan Asia atas Eropa.
Nugroho Notosusanto mengajukan kemungkinan bahwa
Drs. Mohammad Hatta bersedia bekerja sama dengan pihak Jepang karena Drs.
Mohammad Hatta yakin akan ketulusan Jepang dalam janjinya untuk mendukung
kemerdekaan Indonesia atau paling tidak suatu pemerintahan sendiri, seperti
yang ditegaskan di dalam propagandanya sebelum melakukan penyerbuan. Demikian
pula halnya dengan Soekarno, kesediannya untuk bekerja sama dengan pihak Jepang
didasarkan pada prinsip yang sama dengan Hatta, meskipun kedua-duanya terkenal
sebagai tokoh nonkooperasi yang gigih pada masa Hindia-Belanda. Di dalam autobiografinya
yang disusun oleh Cindy Adams, Soekarno antara lain menyebutkan bahwa Jepang
sedang dalam keadaan kuat sedangkan sebaliknya Indonesia berada dalam posisi
yang lemah. Karena itu, bantuan Jepang diperlukan oleh rakyat Indonesia untuk
mencapai cita-citanya. Untuk itu, rakyat Indonesia harus melampaui masa
penderitaan. Soekarno-Hatta dan Sjahrir, tiga pemimpin nasionalis yang senior
pada waktu itu sepakat untuk bergerak pada dua jalur. Soekarno dan Hatta
memakai jalur kerja sama dengan pihak Jepang, sedangkan memakai jalur
nonkooperasi.
Berbeda dengan keadaan pada zaman Hindia-Belanda di
mana pemerintah kolonial menekan kaum nasionalis Indonesia, pada zaman
pendudukan Jepang golongan nasionalis diajak bekerja sama oleh penguasa. Pada
pihak lain, jika pada zaman Hindia-Belanda sebagian kaum nasionalis Indonesia
mengambil sikap yang nonkooperatif, pada zaman Jepang sebagian besar di antara
mereka menempuh jalan kerja sama dengan pihak Jepang. Kerja sama itu didahului
dengan tindakan pemerintah militer Jepang yang secara berangsur-angsur
membebaskan pemimpin nasionalis Indonesia. Mereka yang mendapatkan kebebasannya
kembali antara lain adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Sjahrir.
Tindakan pemerintah militer Jepang tersebut bertolak
dari anggapan bahwa kaum nasionalis Indonesia sangat berpengaruh kepada
masyarakatnya sehingga mereka merasa perlu untuk mengadakan kerja sama dengan
pihak nasionalis itu untuk memudahkan pengerahan potensi rakyat bagi usaha
perangnya. Dalam suatu pertemuan dengan seorang pembesar Tentara ke-16 di pulau
Jawa, Hatta menyatakan kesediannya itu didasarkan atas penegasan pembesar itu
bahwa tujuan pemerintah Jepang bukanlah untuk menjajah Indonesia, melainkan
untuk membebaskan sekalian bangsa Asia dari dominasi negara-negara Barat.
Langkah itu diikuti oleh tokoh nasionalis lainnya
seperti Ir. Soekarno, Mr. Muh.Yamin, Mr. Sartono, Dr.Buntaran Martoatmodjo, Dr.
G.S.S.J. Ratu Langie, dan Oto Iskandar Dinata. Dalam bulan April 1942 bekas
anggota Volksraad pada zaman Hindia
Belanda seperti Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Samsudin, Dr. T.S.G. Mulia,
Tadjuddin Noor, Sukardjo Wirjopranoto, dan Muchtar menyatakan kesediannya pula
untuk bekerja sama dengan pihak Jepang. Namun, diantara kaum nasionalis itu ada
juga tokoh-tokoh yang menolak untuk bekerja sama dengan pihak Jepang. Di
antaranya yang terkenal adalah Sultan Sjahrir dan Dr. Tjipto Mangunkusumo.
Sikap Dr. Tjipto Mangunkusumo itu tidak hanya didasarkan atas pertimbangan yang
bersifat politik, tetapi juga karena kesehatannya semakin mundur. Sikap
anti-Jepang Dr. Tjipto tampak dari imbauannya kepada rakyat Indonesia setelah
Jepang menyerang Pearl Harbour.
2.6 Perlawanan Rakyat Indonesia
terhadap Jepang
Buruknya kehidupan rakyat mendorong
timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti:
1)
Aceh, pada
tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot Plieng, Lhok Sumawe dibawah pimpinan
Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat dipadamkan. Namun dua tahun
kemudian muncul lagi pemberontakan di meureu dibawah pimpinan Teuku Hamid dan
juga dapat dipadamkan.
2) Karang Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) pada tahun 1943 terjadi
perlawanan rakyat terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan
dan kawan-kawan, namun perlawanan ini dapat ditindas oleh Jepang dengan sangat
kejam.
3) Sukamah ( Kabupaten Tasikmalaya) pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat
terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Zaenal Mustafa. Dalam perlawanan
ini Zaenal Mustafa membunuh kaki tangan Jepang. Dengan kenyataan ini Jepang
kemudian melakukan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan masal
terhadap rakyat.
4) Blitar, pada tanggal 14 februari1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah
pimpinan Supriyadi. Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi tidak sendirian
tetapi dibantu oleh teman-temannya seperti Dr.Ismail,Mudari, Suwondo. Pada
pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di blitar dibinasakan.
Pemberontakan heroic itu benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih lagi pada
saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan dadalam perang Asia Timur
Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan supriyadi, namun
pasukan supriyadi tetap melakukan aksinya.
Jepang tidak kehabisan akal, ia
melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar pemberontak menyerah saja
dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan
Jepang tersebut ternyata berhasil dan berakibat banyak anggota PETA yang
menyerah. Pasukan berhasil dan akibanya banyak anggota PETA yang menyerah.
Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman Jepang dan beberapa orang
dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping itu, ada
pula yang meninggal karena siksaan Jepang.
Secara umum dapat dikataan bahwa
pendudukan Jepang di Indonesia tidak dapat diterima. Jepsng juga sempat
mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap rakyat dari lapisan
terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Hanya sebagian kecil saja yang dapat
menyelamatkan diri dan lari ke pulau jawa.
Setelah kekalahan-kekalahan yang
dialami oleh Jepang pada setiap peperangannya dalam perang pasifik, akhirnya
pada tanggal 14 agustus 1945 Jepang menyerah kepada pasukan sekutu.
2.7 Dampak Pendudukan Jepang Bagi Bangsa
Indonesia
Ø Bidang Politik
Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi
politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah Jepang menghapuskan
segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi, baik yang bersifat politik maupun
yang bersifat social, ekonomi, dan agama. Organisasi itu dihapuskan dan diganti
dengan organisasi buatan Jepang, sehingga kehidupan politik pada masa itu
diatur oleh pemerintah Jepang. Walaupun masih terdapat beberapa organisasi
politik yang terus berjuang menentang pendudukan Jepang di Indonesia.
Ø Bidang Ekonomi
Pendudukan Jepang atas wilayah
Indonesia sebagai Negara imperialis, tidak jauh beda dengan Negara-negara
imperialis lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang
masalah ekonomi yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan-bahan
mentah dan bahan baku industry serta mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil
industrinya. Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang
sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang.
Ø Bidang Pendidikan
Pada
masa pendudukan Jepang di Indonesia kehidupan pendidikan berkembang pesat
dibandingkan pada masa hindia belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan
kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada
sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Disamping itu, bahasa Indonesia digunakan
Sebagai bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan nama-nama
diindonesiakan. Namun tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada
bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapatkan bantuan dari
rakyat indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada perang pasifik.
Ø Bidang Kebudayaan
Dibidang kebudayaan pemerintah Jepang
mendirikan sebuah pusat kebudayaan pada 1 april 1943. Pusat kebudayaan itu
bernama keimin bunkei shidoso. Pusat
kebudayaan itu dipakaisebagai sarana untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian
serta kebudayaan Jepang bagi bangsa Indonesia. Sekolah itu juga dipakai untuk
mengarahkan agar karya-karya seniman seperti roamn, sajak, lagu, lukisan,
sandiwara, dan film tidak menyimpang dari tujuan Jepang dan dijadikan alat
propaganda pemerintah Jepang.
Karya satra yang mendukung politik
3A atau yang sejenis dibiarkan tumbuh, seperti tjinta tanah air karangan
nur sutan iskandar, palawidja karangan karim halim dan angin fudji karangan usmar
ismail.karya-karya tersebut adalah yang sejalan dengan propaganda Jepang, yakni
untuk kepentingan Asia Timur Raya.
Ø Bidang Sosial
Selama pemerintahan Jepang seluruh
kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Kehidupan
social-ekonomi rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Seluruh kekayaan rakyat
dikuras habis. Selain iu berbagai pungutan dan pajak juga masuk.
Untuk membangun sarana dan prasarana
perang seperti jalan-jalan, kubu-kubu pertahanan, dan lapangan udara, Jepang
mengambil banyak tenaga kasar dari berbagai daerah di Indonesia. Tenaga-tenaga
kerja tersebut disebut Romusha. Pengerahan tenaga romusha ini membawa akibat
lebih jauh pada struktur social masyarakat Indonesia. Banyak tenaga-tenaga muda
menghilang dari desanya karena takut akan diambil sebagai romusha. Sebagai
akibatnya yang tiggal di desa hanyalah kaum wanita, anak-anak, dan laki-laki
cacat.
Ø Bidang Birokrasi
Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh
kalangan militer yaitu dari angkatan darat (rikugun) dan angkatan laut
(kaigun). Dengan demikian system pemerintahan atas wilayah diatur atas aturan
militer. Dengan hilangnya orang belanda dipeerintahan maka orang-orang
Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting yann
sebelumnya hanyabisa dipegang oleh orang belanda. Termasuk jabatan gubernur dan
walikota dibeberapa daerah, tetapi pelaksanaannya masih dibawah pengawasan
militer Jepang. Pengalaman penerapan birokrasi di jawa dan Sumatra lebih banyak
daripada di tempat-tempat lain. Kemudian penerapan birokrasi di daerah
pengawasan angkatan laut Jepang agak buruk.
Ø Bidang Militer
Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia memiliki arti
penting, khususnya dalam bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan
pendidikan militer melalui organisasi peta. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam
peta inilah yang nantinya menjafi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat
Indonesia mencapai kemerdekaannya.
2.8
Dampak positif dan negatif pendudukan jepang di indonesia
Dampak Positif Pendudukan
Jepang di Indonesia yaitu :
a. Diperbolehkannya bahasa Indonesia
untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia
mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.
b. Jepang mendukung semangat
anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme
Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan
nama Batavia menjadi Jakarta.
c. Untuk mendapatkan dukungan rakyat
Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Sukarno dengan
harapan agar Sukarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia.
Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan
memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya.
d. Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai
yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
e. Mendirikan sekolah-sekolah seperti
SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA.
f. Pembentukan strata masyarakat hingga
tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi.
g. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi
pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara
efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.
h. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.
i. Jepang dengan terprogram melatih dan
mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya.
Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang dikemudian hari
digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial Belanda.
j. Dalam pendidikan dikenalkannya
sistem Nippon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam
sekolah.
Dampak
Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia yaitu :
a. Penghapusan semua organisasi politik
dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya
yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan warga.
b. Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia
(terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
c. Ekploitasi segala sumber daya
seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya
beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat
yang menderita kelaparan.
d. Krisis ekonomi yang sangat parah.
Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga
menyebabkan terjadinya inflasi.
e. Kebijakan self sufficiency
(kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
f. Kebijakan fasis pemerintah militer
Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga
menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia
dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang
dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses
pengadilan.
g. Pembatasan pers sehingga tidak ada
pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang.
h. Terjadinya kekacauan situasi dan
kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan
lain-lain.
i. Pelarangan terhadap buku-buku
berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi
terasa mustahil.
j. Banyak guru yang dipekerjakan
sebagai pejabat pada masa itu sehingga menyebabkan kemunduran standar
pendidikan secara tajam.
2.9
Akhir
Kekuasaan Jepang di Indonesia
Menjelang berakhirnya tahun 1944,
posisi Jepang semakin terjepit akibat kekalahan-kekalahan yang dialami dalam
setiap medan pertempuran melawan Sekutu. Oleh karena itu, untuk mempertahankan
pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana Menteri Koiso
mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang
Parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai bukti dan tindak lanjut janji tersebut, pada
tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di
Jawa) mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan ketuanya Dr. K.R.T.
Rajiman Wedyodiningrat.
BPUPKI bertugas untuk mempelajari
dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara
Indonesia, misalnya saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.
BPUPKI ternyata tidak bertahan
lama. Dalam perkembangan berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan
Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Badan ini diresmikan sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang
panglima tentara umum selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia
Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara
Soekarno, M. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di
Dalat. Di dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah
Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang
wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda. Akan tetapi, setelah
mendengar berita penyerahan tanpa syarat Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 15
Agustus 1945, kemerdekaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia terwujud
bukan atas nama PPKI, melainkan atas nama Bangsa Indonesia itu sendiri.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1)
Masuknya Jepang ke wilayah Indonesia
Gerakan invansi Jepang di Indonesia
dimulai dengan menguasai daerah-daerah strategis. Pada 11 Januari 1942, Jepang
mendarat untuk pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Pendaratan
selanjutnya di Balikpapan, Samarinda, Palembang, Pontianak, Banjarmasin,
Makasar, Minahasa, Bali, dan Ambon. Dari daerah-daerah ini Jepang mengepung
pusat kekuatan Belanda di Jawa.
2)
Masa Penjajahan Jepang Di Indonesia
a)
Pembagian Wilayah Militer
b)
Susunan Pemerintahan Jepang
3)
Organisasi - organisasi
Politik (Sipil) Bentukan Jepang
a)
Gerakan Tiga A
b)
Poetera
c)
Jawa Hokokai
4)
Organisasi - organisasi Militer Bentukan Jepang
a)
Pada tanggal 9 Maret 1943 didirikan gerakan Seinendan (Barisan Pemuda).
Pelantikannya dilakukan 29 April 1943
b)
Pembentukan Barisan
Pelajar (Gokutai) untuk pelajar SD – SLTA
c)
Fujinkai
(Barisan Wanita). Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya
terdiri atas para wanita berusia 15 tahun ke atas
d)
Pembentukan Barisan
Pembantu Polisi (Keibodan), dengan syarat yang lebih ringan dari
Seinendan, usia yang diprioritaskan ± 23 - 25 tahun.
e)
Pembentukan Barisan
Pembantu Prajurit Jepang (Heiho) April 1943. Anggota Heiho
adalah pemuda berusia ± 18 - 25 tahun, dengan pendidikan terendah SD.
f)
Jibakutai
(Barisan Berani Mati) Jibakutai dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944.
Barisan ini rupanya mendapatkan inspirasi dari pilot Kamikaze yang sanggup
mengorbankan nyawanya dengan jalan menabrakkan pesawatnya kepada kapal perang
musuh.
g)
Pembentukan Barisan Semi Militer khusus direkrut dari
golongan Islam dengan nama : Hizbullah
(Tentara Allah) diantaranya tokoh Otto Iskandinata dan Dr. Buntaran
Martoatmojo
5)
Dampak Pendudukan Jepang Bagi Bangsa
Indonesia
a)
Bidang politik
b)
Bidang Ekonomi
c)
Bidang
Pendidikan
d)
Bidang Kebudayaan
e)
Bidang Sosial
f)
Bidang Birokrasi
g)
Bidang Militer
6) Akhir Kekuasaan Jepang di Indonesia
Menjelang berakhirnya tahun 1944,
posisi Jepang semakin terjepit akibat kekalahan-kekalahan yang dialami dalam
setiap medan pertempuran melawan Sekutu. Oleh karena itu, untuk mempertahankan
pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana Menteri Koiso
mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang
Parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai bukti dan tindak lanjut janji tersebut, pada
tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di
Jawa) mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan ketuanya Dr. K.R.T.
Rajiman Wedyodiningrat.
DAFTAR
PUSTAKA
Sejarah
Nasional Indonesia VI/ Marwati Djoned Poesponegoro : Nugroho. –Cet.2-Edisi
Pemutakhiran.-Jakarta : Balai Pustaka,2008
Riclefs, M.C. 2007. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT. Serambi Ilmu
Semesta.
http://atikaputri0902.blogspot.com/2013/03/zaman-pendudukan-jepang-di-indonesia.html
( 30 November 2014)
http://www.tuanguru.com/2012/02/dampak-positif-dan-negatif-pendudukan-jepang.html
( 30 november 2014)
http://deviciptyasari.blogspot.com/2013/12/pendudukan-militer-jepang-di-indonesia_2.html
( 30 November 2014)
izin untuk dijadikan sumber membuat makalah ya mbak aris :) sangat membantu saya dan teman teman kelompok, terima kasih ;)
BalasHapusterimaksi ya mbak aris ats informasinya
BalasHapusTerima kasih ya mbak aris atas ilmu nya
BalasHapus